Dasar Hukum

1.1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

1.2

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

1.3

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek s

2.1

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

2.2

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010

Penyelenggaraan Penataan Ruang

2.3

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

2.4

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2013

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

2.5

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang RTRWN

2.6

Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

2.7

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

2.8

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung

2.9

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.1

Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan JABODETABEKPUNJUR

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan mmemelihara kelangsungan hidupnya.

4.1

Permen ATRBPN Nomor 11 Tahun 2021

Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang

4.2

Permen ATRBPN Nomor 13 Tahun 2021

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

4.3

Permen ATRBPN Nomor 15 Tahun 2021

Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

4.4

Permen ATRBPN Nomor 09 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan ruang

4.5

Permen ATRBPN Nomor 14 Tahun 2022

Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

4.6

Permen ATRBPN Nomor 21 Tahun 2022

Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang

4.11

Permendagri Nomor 09 Tahun 2009

Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah

7.1

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2014

Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Bekasi

7.2

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014

Bangunan Gedung

7.3

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2016

Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035

7.4

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016

Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang

7.5

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017

Penyelenggaraan dan Retribusi IMB

7.6

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2017

Perumahan Skala Kecil Mandiri

7.7

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2021

Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

7.15

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2024 Tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2024-2044

Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang RTRW

8.1

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2014

Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi ruang milik jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi situ, tepi pagar jalan kereta api, tepi pagar jaringan tenaga listrik, pipa minyak, pipa

8.2

Perwal Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan

Petugas adalah pegawai dinas bidang Wasdal atau UPTD Wasbang yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menertibkan kegiatan pembangunan fisik dan administrasi pada tahap persiapan, pelaksanaan dan/atau pemanfaatan lahan dan bangunan.Bidang Pengawasan dan

8.3

Perwal Nomor 61 Tahun 2015 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Standar teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.Laik Fungsi ada

8.5

Perwal Nomor 38 Tahun 2018 tentang Izin Pelaku Teknis Bangunan

Pemelihara Bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli/badan yang bertugas mengelola pemeliharaan perawatan bangunan agar fungsi bangunan dan perlengkapan bangunan setiap saat bekerja dengan baik;Pengkaji Teknis Bangunan adalah seorang atau sekelompok ah

8.14

Perwal Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum

Perwal Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum

9.1

Kepwal Juknis Dana Kelurahan

Kepwal Juknis Dana Kelurahan

9.2

Kepwal Perubahan Juknis Dana Kelurahan

Kepwal Perubahan Juknis Dana Kelurahan